OPTIMALISASI PENANGANAN TINDAK PIDANA, BAWASLU KEMBALI GELAR RAKOR GAKKUMDU

 13/03/2018  07:49 WIB - Berita Terkini    215
Post

Bawaslu_Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Lampung. (Bandar Lampung, 10 s.d 12 Maret 2018).

Rapat yang digelar di Hotel Novotel ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar, S.H., LL.M., Ph.D sekaligus sebagai narasumber. Rapat  dibuka oleh Fritz Edwar Siregar didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H, Iskardo P. Panggar, S.H., MH dan Adek Asy’Ari, S.IP. Turut hadir Kapolda Lampung dalam hal ini diwakili oleh
Dir. Krimum Polda Lampung AKBP. Bobby P. Marpaung dan juga Kajati Lampung yang diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung Yulefdi, S.H  serta Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Anggota Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan wadah bersama dari 3 unsur, yaitu pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu. Dalam pemilihan Sentra Gakkumdu bertugas untuk mengolah laporan masyarakat yang mengandung Tindak Pidana Pemilu. Fungsi Sentra Gakkumdu yang utama sendiri yaitu melakukan gelar perkara untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Selain itu fungsi sentra gakkumdu untuk membantu pengawas pemilu dalam membuat kajian tindak pidana pemilu.

“terbentuknya Sentra Gakkumdu tentunya memiliki fungsi tegas yaitu dalam hal menggelar perkara pemilu jika terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis. Dan semua ini tentu membutuhkan kerjasama antara Bawaslu, Kepolisiaandan Kejasaan” terang Fritz.

Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Rakor ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan menyamakan proses tindak pidana pemilu, yang dimungkinkan terjadi pada pemilihan 2018 dan sekaligus progres untuk pembentukan di Pemilu 2019. Saat ini merupakan rakor kedua digelar, sebelumnya juga telah dilaksanakan Rakor Gakkumdu pada 5 Desember 2017 yang juga menghadirkan Ketua Bawaslu RI, Polda dan Kajati.
 

“Rakor dilaksanakan kembali untuk memperkuat personil Gakkumdu dan menyakan persepsi dalam proses penanganan pidana pemilihan. Meskipun sejatinya kita menginginkan adanya pelanggaran di Pilkada Lampung ini, namun segala sesuatunya perlu kita persiapkan dan perkokoh” ujarnya Khoir sapaan Ketua Bawaslu Lampung saat bersama mengetok palu tanda dibukanya rakor.
 

Selanjutnya rapat koordinasi tersebut juga disi dengan materi dan diskusi yang dipandu oleh panitia penyelenggara. Materi pertama disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar. Dalam paparannya Fritz mengatakan bahwa maksud pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan salah satu point penting menghadapi segala bentuk pelaksanaan Pemilihan terutama terkait pelanggaran. Dalam sisi Pemilu; Sentra Gakkumdu menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.
 

Sementara pada sisi Pemilihan Kepala Daerah; Gakkumdu Menyamakan Pemahaman dan pola Penanganan tindak pidana Pemilihan antara Bawaslu Provinsi, Kab/Kota dengan Kepolisian Daerah, Resor dan Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negri. Pola hubungan dan tata kerja Sentra Gakkumdu berdasarkan rujukan Peraturan Bersama No. 14 tahun 2016 bahwa dalam hal penerimaan laporan/temuan dilakukan dengan identifikasi, verifikasi dan konsultasi terhadap laporan/temuan dugaan pelanggaran secara masif dan sistematis. Hal ini tentunya melalui 3 tahap pembahasan.  

Pertama, dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan selanjutnya menetukan Pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses kajiannya. Kedua, dilakukan dengan menentukan laporan/temuan telah memenuhi syarat unsur tindak pidana, dan ketiga, terahir setelah 2 tahap tersebut penyidik tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil penyidikan.  

Jadi setiap pelanggaran yang terjadi tentunya memiliki ketentuan-ketentuan dan porsinya masing-masing untuk dikaji terlebih dahulu, tidak serta merta bisa disebut atau dikatakan sebagai pidana pemilu/pemilihan, ujar Fritz.   Senada Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah dalam paparan materinya mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota, Kepolisian RI, Kepolisian Daerah dan/atau Resor dan Kejaksaan tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.  Dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan tentunya memiliki Asas dan Prinsip. Asas dalam hal ini berupa persamaan dimuka hukum, Praduga tidak bersalah dan legalitas. 

Sementara Prinsip dalam hal ini harus memuat unsur Kebenaran, keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum, Cepat, Sederhana dan biaya murah serta tidak memihak.
Ketentuan Penanganan Pelanggaran juga tidak terlepas dari legalitas konstitusi, dalam hal ini mengacu pada UU No. 8 Th 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengacu pada Peraturan Bawaslu No. 14 Th 2016 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Peraturan Bawaslu No. 14 Th 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Oleh sebeb itu guna pemantapan persiapan dan kesiapan dan optimalisasi penanganan pelanggaran pidana dalam Pemilihan, Bawaslu Lampung secara kelembagaan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Kepolisian maupun Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu untuk selalu sigap dalam semua hal pelaksanaan pilkada. Apalagi saat ini kurang lebih satu bulan dilaksanakan kampanye paslon yang secara tidak langung menjadikan kita selalu siap dan melakukan pengawasan intensif disemua wilayah di Provinsi Lampung.  

Selanjutnya narasumber disampaikan Dir. Krimum Polda Lampung Bobby P. Marpaung bahwa secara konstitusi polisi memnag telah memiliki tanggungjawab secara formal dalam melaksanakan proses keamanan. Keamanan secara menyeluh, tidak terkecuali membantu mensukseskan Pemilihan.
 

“Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud Peraturan Bawaslu  14 tahun 2106  melekat pada Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwas kabupaten/kota. Meskipun demikian pihak kepolisian saat ini tergabung dalam Gakkumdu yang dibentuk oleh Bawaslu pada saat pelaksaan Pemilihan. Untuk itu kepolisian sangat terbuka dan bersahaja mendukung bahkan akan segera bertindak jika ada pelanggaranpemilu terjadi” tegas Bobby.
 

Menurutnya semua jenis pelanggran yang terjadi juga harus melalui bebrrpa tahap, salah satunya proses penyelidikan, berdasarkan KUHP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh bawaslu provinsi maupun panwas kabupaten/kota. Dan selanjutnya  Penyidik kepolisian dalam  menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
 

Kemudian pandangan yang sama disampikan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung Yulefdi, S.H, menurutnya pengutan sentra Gakkumdu ini sejatinya memang sangat dibuutuhkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Lampung sebelumnya bahwa semua membutuhkan kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas penting yang menyangkut hajat orang banyak sepeti halnya pemilu/pemilihan. Untuk itulah gunanya kita koordinasi untuk penguatan kapasitas Gakkumdu.
Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi Gakkumdu itu sendiri adalah melaksanakan gelar perkara pemilihan yang harus memuat bukti-bukti kongkrit. Tindak pidana pemilihan adalah salah satu  bentuk dari pelanggaran pemilihan. Dalam tindak pidana  pemilihan kewenangan  penyidikan dan penuntutan mengikuti aturan hukum acara dalam KUHAP, dimana Penyidik adalah Penyidik POLRI dan Penuntut Umum adalah Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.

”Kewenangan mengadili pada tingkat pertama juga tetap pada  PN, namun UU mengamanatkan keberadaan Majelis Khusus  yang ditetapkan secara khusus berdasarkan Keputusan Ketua  MA untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara  tindak pidana Pemilihan” terang Yulefdi.

Dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan, adanya batasan waktu dalam pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta proses banding ternyata di satu sisi bermaksud baik terhadap proses dan hasil pemilu, tapi juga berdampak buruk berupa penanganan perkara Tindak Pidana Pemilihan. Catatannya, terhadap syarat waktu    penanganan Tindak Pidana  Pemilihan  harus   dilakukan  perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.
 

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

#BawasluMengawasi
#SentraGakkumdu
#BawasluLampung

Penulis/Foto: Ricky/Zaen 


Shared on :

PRESS RELEASE POPULER

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA

TIM SELEKSI PANWASLU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI...

10/06/2017 12:55 WIB

Undangan Pelantikan Panwas Kab/kota

Sehubungan akan dilaksanakan pelantikan Panwas Kabupaten/kotan ...

16/04/2015 09:03 WIB

Pengumuman Hasil Uji Panitia Pengawas Kab Pesisir Barat

PENGUMUMAN HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
KABUPATEN ...

13/04/2015 05:36 WIB

VISITOR

Counter Visitor Sederhana
Informasi Pengunjung :
54.166.228.35 (IP Anda)

Hari Ini :
Total :