BAWASLU: WUJUDKAN PILKADA KEREN TANPA POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA

 19/02/2018  11:12 WIB - Berita Terkini    81
Post

Bawaslu_Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara di Lapangan Saburai Kota Bandar Lampung pada Rabu, 14 Februari 2018. Deklarasi dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, S.H., L.LM, Ketua KPU Lampung, Kapolda Lampung dan seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus. Turut hadir juga dalam Deklarasi tersebut Kajati, Polresta, Ketua MUI, Ormas, DPRD Lampung, Forkopimda, Pimpinan Partai Politik, Tim pasangan calon dan jajaran instansi terkait serta media massa dan masyarakat Provinsi Lampung.  

Dalam sambutannya ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H mengatakan bahwa Politik Uang dan Politisasi Sara merupakan musuh kita semua, maka dari itu Bawaslu secara kelembagaan meminta kepada seluruh elemen masyarakat terlebih semua Pasangan Calon untuk berkomitmen menolak dan melawan praktik Politik Uang dan Politisasi Sara. Karena Komitmen kita bersama menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada 2018.  

Senada sambutan yang disampaikan oleh  Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa Politik Uang dan politisasi SARA merupakan musuh bersama. Untuk itu semua harus dicegah dan dilawan sedini mungkin. Cara melawan dan mencegah serta menolaknya, Bawaslu mendeklarasikan tolak dan lawan Politik Uang dan politisasi  SARA  dengan melibatkan semua pihak, terlebih pasangan calon dan tim  yang harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan hal tersebut, dengan adanya deklarasi ini diharapkan  mampu mewujudkan proses demokrasi berjalan dengan baik tanpa terciderai dengan adanya politik uang dan politisasi SARA.
 

“Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas pemilihan dengan mengajak dan melibatkan semua pemangku kepentingan berada didalamnya. Semoga dengan dilaksanakannya deklarasi ini, yang dihadiri semua calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tidak terjadi yang namanya kejahatan Pemilu (politik uang dan SARA),” ujar Bagja.  

Selain itu, Rahmat Bagja menuturkan bahwa kesiapan pengawas Pemilu hingga jajaran sampai ketingkat paling bawah untuk mengawal pesta demokrasi yang akan dilangsungkan secara serentak pada Juni mendatang sudah dibentuk. Dengan demikian Bawaslu siap melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara intensif dan masif.  

Selanjutnya Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suntana mengatakan bahwa Politik Uang dan SARA yang dalam hal ini juga dapat berbentuk sembako dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk pembodohan terhadap masyarakat, dalam agama saja dilarang (dosa) dan dalam aturan konstitusipun demikian terdapat larangan keras, karena ini juga akan mencedarai demokrasi.

Untuk itu Kapolda Lampung meminta kepada seluruh peserta kandidat calon Gubernur, Wakil Gubernur, kandidat Bupati dan Wakil Bupati  berserta partai pendukung dan tim sukses untuk menjauhi politik uang dan isu SARA dalam kampanye. Polda Lampung khsuusnya memiliki tekat jika ada yang melakukan Politik uang dan politisasi SARA, siapapun pelakunya dan dimanapun, kita siap OTT hal tersebut.

“Politik uang, termasuk bagi-bagi sembako itu membodohi rakyat dan dalam agama itu dosa. Jadi, mohon dihindari saja. Aturannya sudah jelas melarang. Jangan sampai nanti ditengah lapangan terjadi operasi tangkap tangan oleh polisi atau Bawaslu”. Tegas Suntana.  

Setelah sesi sambutan , Ketua Bawaslu Lampung mengajak seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah, Anggota Bawaslu RI, Ketua KPU, Kajati, Kajari untuk bersama-sama membacakan naskah Deklarasi TOLAK & LAWAN POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA UNTUK PILKADA TAHUN 2018 BERINTEGRITAS. Setelah pembacaan deklarasi bersama tersebut selesai semua didorong untuk membubuhkan tanda tangan disertai cap 5 jari tangan dengan tinta berwarna pada tempat yang telah disediakan dengan mengenakan kaos bertuliskan “PILKADA KEREN TANPA POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA”.

Adapun 5 point penting yang dibacakan saat Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara adalah:  
1. Mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Pupati di Provinsi Lampung 2018 dari Praktik Politik Uang dan Politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan Politik Uang dan SARA sebagai sarana simpati pilihan, karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat.

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

4. Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.       

#BawasluMengawasi

#PilkadaKeren
#TolakPolitikUang
#LawanPolitisasiSARA
#StopPolitikUang
#KampanyedenganrasabukanSARA
#HumasBawasluLampung
#SalamAwas

Penulis/Foto: Ricky


Shared on :

PRESS RELEASE POPULER

Undangan Pelantikan Panwas Kab/kota

Sehubungan akan dilaksanakan pelantikan Panwas Kabupaten/kotan ...

16/04/2015 09:03 WIB

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA

TIM SELEKSI PANWASLU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI...

10/06/2017 12:55 WIB

Pengumuman Hasil Uji Panitia Pengawas Kab Pesisir Barat

PENGUMUMAN HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
KABUPATEN ...

13/04/2015 05:36 WIB

VISITOR

Counter Visitor Sederhana
Informasi Pengunjung :
54.198.122.70 (IP Anda)

Hari Ini :
Total :