JELANG PILGUB LAMPUNG, BAWASLU GELAR FGD CEGAH POLITIK UANG

 22/01/2018  03:26 WIB - Berita Terkini    125
Post

Bawaslu_Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Tindak Pidana Pemilihan dengan thema “Efektifitas Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018” yang berlangsung di Rumah Kayu Bandar Lampung pada Jumat, 19 Janurai 2018.

FGD menghadirkan tiga Narasumber dari unsur Akademisi, yaitu Rudy Lukman, S.H, L.L.M., L.LD (akademisi Hukum Unila) Dr. Alamsyah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung) dan Yusdianto, S.H., M.H. (akademisi Hukum Unila). Selain itu turut hadir Ketua KPU Lampung Dr. Nanang Trenggono , M.Si, dari unsur Polda Lampung, Kajati Lampung dan akademisi serta media cetak dan elektronik Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H mengatakan bahwa tujuan diadakan FGD merupakan salah satu strategi meningkatkan pengawasan menjelang pelaksanaan Pilgub Lampung 2018, selain itu adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai unsur baik dari akademisi, Polda, dan Kajati,  guna  terciptanya penanganan tindak pidana menjadi lebih mudah, transparan dan akuntabel.  Untuk itu kita mengharapkan kerjasama yang signifikan untuk mewujudkan Pilgub minim dari praktik politik uang.

“Politik uang merupakan kejahatan nyata dalam Pemilihan, semua harus bergerak cepat guna pencegahan hal tersebut yang dapat mengganggu tertibnya pemilihan. Meskipun tidak bisa dihindari setiap pemilihan di Daerah ada praktik politik uang, khususnya Lampung kita upayakan pencegahan terhadap semua Paslon untuk bersaing secara sehat tanpa politik uang” tegas Khoir.   


Selanjutnya Rudy Lukman, S.H, L.L.M., L.LD memaparkan terkait politik uang bahwa Terdapat perbedaan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan Perbawaslu 13 Tahun 2016, yaitu dalam dugaan money politic tidak hanya menjadi sebuah Tindak Pidana tetapi pelanggaran administrasi  yang tergolong terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dimana pelanggaran administrasi TSM menjadi sanksi yang terberat karna calon akan dapat dibatalkan jika terduga terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM. Dalam hal pelanggaran administrasi TSM, secara teknis Bawaslu tidak melibatkan sentra Gakkumdu, namun Bawaslu akan menjadi aktif jika perbawaslu diterapkan, karena Bawaslu hanya akan menerima laporan dari masyarakat. Strategi dalam memperkuat untuk membuktikan suatu pelangaran administrasi adalah dengan memperkuat relawan dan jajaran Panwaslu kebawah.

“Cara untuk melihat suatu pelanggaran adminsitrasi adalah dengan cara Peta Sosial network, adalah sebuah cara yang digunakan untuk melihat sosial masyarakat dengan media sosial, dimana Bawaslu diharapkan dapat melihat dugaan pelanggaran TSM dengan mengumpulkan peta rawan di tiap-tiap partai politik”. Ujar Rudy.

Oleh karena itu lanjut Rudy, money politic bisa diminimalisir jika kekuatan Pengawas Pemilu bersatu dengan pemangku kepentingan lainnya dan melibatkan banyak pihak untuk secara intensif melakukan pengawasan langsung di semua titik, tanpa melihat daerah mana yang paling krusial.  

Diwaktu yang sama Dr. Alamsyah, M.Ag. menyampaikan bahwa Persoalan Money Politic adalah sesuatu yang ada tetapi dianggap tidak ada, untuk itu aspek pencegahan dan penindakan harus dilakukan sedini mungkin.
“Dikatakan politik uang manakala memenuhi unsur keterkaitannya dengan calon dan pemilih, jika ada unsur mobilisasi dari calon ke pemilih maka itu dapat dikatakan sebagai politik uang” ujar Dekan Fakultas Syariah UIN Lampung itu.

Dengan demikian lanjut Alamsyah semua harus berkontribusi dalam melakukan pencegahan, karena politik uang merupakan masalah yang selalu muncul dalam setiap Pilkada maupun Pemilu, untuk itu Bawaslu khususnya sebagai Pengawas Pemilu harus memiliki kekuatan penuh hingga tingkatan bawah seperti PPL untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan salah satu cara melakuakan supervisi ke semua daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan.

Sementara itu narasumber ketiga Yusdianto, S.H., M.H. mengatakan bahwa beberapa pola dalam money politic yaitu kandidat kepada partai, kepada pemilih, kepada penyelenggara, ada beberapa karakter dalam money politic, seperti vote Buying, Vote Brokers, Uang/Barang ditukarkan.  Waktu terjadinya money politic yaitu pada saat jelang dan pasca penetapan calon, bahkan juga bisa terjadi saat menjelang hari pemilihan. Dan pelaku Politik Uang ini bisa Corporate, Tim Sukses, Anggota Partai, Aparatur Sipil Negara, Istri, saudara, Organisasi Profesi dan lain sebagainya yang dianggap bisa melakukan hal tersebut secara teratur.

“Sirkulasi Politik Transaksional, yaitu dana sebagai basis kemenangan, soliditas partai politik kurang, kampanye transaksional, kompetisi imbang, hasil pemilu yang koruptif” terang Yusdianto.

Adapun kendala Penindakan Money Politic, diantaranya;
1.    Money politic kerap terjadi sebelum tahapan dimulai;
2.    Belum adanya secara rinci norma sanksi pidana untuk tindak pidana politik uang dalam regulasi pilkada;
3.    Sulitnya pembuktian perkara money politic;
4.    Keterbatasan kewenangan Bawaslu, dimana kewenangan utama adalah pengawasan sementara bidangan penindakan terbatas (rekomendasi), dan
5.    Adanya perbedaan persepsi dengan Sentra Gakkumdu dalam penindakan Money Politic.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Bawaslu, dapat dilakukan dengan Kampanye Tolak Money Politic, Pendidikan Pemilih Cerdas, Mengidentifikasi potensi terjadinya Money Politics dan Menjaga Integritas.

Sementara upaya penindakan yang dapat dlakukan oleh Bawaslu yakni Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pilkada, Menginvestigasi informasi awal dugaan Money Politic, Memeriksa dan mengkaji dugaan Money Politics dan Memiliki kewenangan memutuskan pelanggaran adminsitrasi Pemilu.

FGD berlangsung hikmat dengan diskusi bersama bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun dari 4 bakal Psangan calon, hanya satu paslon yang hadir, yaitu paslon Herman HN-Sutono, sementara 3 paslon lain diwakili oleh LO masing-masing paslon.

Diwaktu yang sama bakal calon Gubernur dan LO diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasi terkait politIk uang.  
Herman HN sebagai bakal calon Gubernur mengatakan bahwa money politic menjadi masalah yang selalu ada ditiap Pilkada.

“Saya ingin Bawaslu lebih mengawasi Money Politic, karena pengawas sampai dengan tingkat desa, dan saya ingin kita memilih kepala daerah yang baik dan tidak terlibat money politic, agar kualitas kepala daerah yang terpilih dapat memajukan Lampung, dan saya meminta kepada Bawaslu, akademisi, dan jajaran stakeholder dapat bersepakat untuk menghindari money politics, dan akademisi dapat meminta bantuan mahasiswa untuk dapat melakukan pengawasan kepada hasil perhitungan suara” ujar Walikota Bandar Lampung itu.
Sementara LO dari bakal paslon Ridho-Bachtiar yang dipimpin oleh Fajrun Najah Ahmad mengatakan Bahwa kita pada dasarnya bersepakat untuk mengadakan Pemilihan Gubernur yang bersih, dan saya menyambut baik acara seperti ini untuk dapat menyelenggarakan pemilihan yang bersih, ada beberapa hal yang saya rekomndasikan untuk dapat dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan memperkuat Regulasi yang ada, dan juga lebih kuat dalam melakukan penindakan pelanggaran serta tidak segan-segan dalam menindak bila ada dugaan pelanggaran.

Selanjutnya Heri Wardoyo LO dari Paslon Arinal-Nunik mengatakan bahwa Bawaslu jangan merasa sunyi dan sepi, dengan perkembangan teknologi Bawaslu dapat memanfaatkan hal tersebut, dan 87% semua orang memiliki handphone pintar, dan hal ini dapat dilakukan untuk mencegah terhadap politik uang. Politik uang menjadi berulang-ulang dikarenakan masih ada calon yang membayar sendiri pencalonannya, intinya adalah dalam menyelenggarakan pemilihan dilakukan dengan gembira, karena ini menjadi sebuah pesta demokrasi bagi rakyat.


Senada dikatakan oleh LO dari paslon Mustafa-Jazuli bahwa kami selalu mengingatkan paslon yang kami dukung untuk selalu mengikuti aturan, jangan sampai menyimpang dari pada aturan dan ketentuan yang berlaku, dan dalam hal melakukan pembinaan partai politik dijajaran daerah, kami selalu melakukan sosialisasi partai politik, sehingga dalam hal memenangkan pasangan calon mengikuti koridor peraturan perundang-undangan, dan Mahassiwa saya harapkan untuk dapat melakukan pengawasan bersama-sama.

Disesi penutup ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah kembali menyampaikan apresiasi dari semua dukungan bik dari unsur Akademisi, Polda, Kajati, Paslon dan media untuk bersama-sama bahu-membahu melakuakn pencegahan politk uang. Khoir sapaan ketua Bawaslu itu mengatakan semaksimal mungkin Bawaslu Lampung akan melakukan upaya-uapaya dan strategi guna mencegah politik uang. Sesuai dengan tagline Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Maka saya mengharapkan seluruh stakeholders dan pemangku kepentingan di Lampung ini untuk bersama-sama mengawasi Pilgub Lampung, dengan harapan juga terwujud Pilkada yang bersih, aman dan akuntabel.

“With People Watching Election, With Bawaslu Standing Justice Election”. 
#salamawas.
#bawaslulampung  
       
Penulis/Foto: Ricky/Mayu    


Shared on :

PRESS RELEASE POPULER

Undangan Pelantikan Panwas Kab/kota

Sehubungan akan dilaksanakan pelantikan Panwas Kabupaten/kotan ...

16/04/2015 09:03 WIB

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA

TIM SELEKSI PANWASLU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI...

10/06/2017 12:55 WIB

Pengumuman Hasil Uji Panitia Pengawas Kab Pesisir Barat

PENGUMUMAN HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
KABUPATEN ...

13/04/2015 05:36 WIB

VISITOR

Counter Visitor Sederhana
Informasi Pengunjung :
54.198.122.70 (IP Anda)

Hari Ini :
Total :