EMPAT PASLON GUBERNUR DAFTAR KE KPU, BAWASLU LAMPUNG SIAGA MENGAWASI

Bawaslu_Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung komitmen melaksanakan tugas utamanya, yaitu "Mengawasi". Dalam hal ini Ketua, Anggota dan jajaran Sekeretariat Bawaslu Lampung siaga mengawasi proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yang dilaksakan di Kantor KPU Lampung. (8-10/1/18).

Pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengikuti jadwal Pemilihan Serentak di seluruh Indonesia, yang digelar selama 3 hari yakni tanggal 8 s.d 10 Jnuari 2018. Tidak terkecuali Provinsi Lampung yang akan menghelat Pilkada di tiga daerah, satu Provinsi dan dua Kabupaten yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus.

Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar dihari pertama tanggal 8 Januari 2018 adalah Pasangan Ir. H. Mustafa, M.H - H. Ahmad Jajuli, S.IP yang diusung oleh Partai pendukung Nasdem, Hanura dan PKS. Pasangan ini mendaftar pada Pukul 08.00 Wib. Pendaftar kedua yaitu pasangan Drs. Herman HN, M.M - Ir. Sutono, M.M pada pukul 14.00 wib yang didukung oleh 1 Partai Politik yaitu PDI-P. Semntara dihari ketiga tidak ada yang mendaftar.

Pada hari terakhir tanggal 10 Januari 2018 terdapat 2 paslon yang melakukan pendaftaran. Paslon yang mendaftar ketiga yaitu pasangan Ir. H. Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim, M.Kn., M.Si, mendaftar pada pukul 10.15 Wib didukung oleh Parpol Golkar, PKB dan PAN. Kemudian pendaftar keempat adalah pasangan M. Ridho Ficardo, M.Si - Bachtiar Basri, S.H., M.M Demokrat, PPP dan Gerindra, mendaftar pada pukul 13.20 Wib.

Di hari pertama pendaftaran suasa terlihat cukup alot, dimana Bawaslu Lampung berdebat dengan KPU Lampung terkait persyaratn Pendaftaran. Namun hal ini menjadi hal yang biasa dilakukan Bawaslu Lampung dalam segala hal, apalagi terkait lengkap atau tidaknya dah sah atau tidaknya sebuah dokumen. Dan ini dilakukan pada semua pihak, karena sudah seharusnya hal-hal yang sifatnya krusial harus benar-benar diteliti secara komprehensif dan hal ini sudah menjadi tugas Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu untuk memastikan tahapan pendaftaran Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 42 PKPU No. 3  Tahun 2017 tentang Pencalonan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang didalamnya terdapat beberpa syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H berikut;

“Setiap hal memang sudah menjadi tugas kita untuk meneliti keabsahan persyaratan, kita harus jeli, karena kita bekerja atas perintah Undang-Undang. Jika darin tahapan awal bisa menjamin kekakuratan, maka seterusnya mudah-mudahan bisa lancar dan aman”ungkap Khoir.

Pada hari pertama pendaftaran paslon banyak dokumen persyaratan yang belum diserahkan ke KPU. Adapun syarat yang belum dipenuhi oleh bakal pasangan calon pada hari pertama, pangan calon yang mendaftar pertama Pasangan Mustafa, M.H - H. Ahmad Jajuli diantaranya:

Kekurangan Berkas Pendaftaran:
Cagub:
1. Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara dari KPK
2. Surat Keterangan  tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan niaga
3. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
4. Fotokopi ijazah S1
5. Daftar nama tim kampanye belum ditandatangani
6. Perbedaan alamat antara Form BB.1 KWK dengan surat keterangan dari pengadilan negeri
Cawagub:
1. Surat Keterangan tidak pernah terpidana
2. Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta  Kekayaan Penyelenggara dari KPK
3.  Surat Keterangan  tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan niaga
4. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
5. Fotokopi ijazah SD, SMP, SMA dan Strata 1
6. Daftar nama tim kampanye belum di tandatangani
7. Perbedaan NIK pada e-KTP dengan NIK pada model BB.1 KWK  

Sedangkan untuk pasangan calon yang mendaftar kedua pasangan  Herman – Sutono juga masih terdapat syarat yang belum dipenuhi, seperti;   Kekurangan Berkas Pendaftaran:
Cagub:
1. Surat Tanda terima harta kekayaan dari KPK
2. Daftar Nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten dan tingkat kecamatan
Cawagub:
1. Surat Keterangan tidak pernah terpidana
2. Daftar nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan
3. Surat keterangan sedang tidak dicabut hak politik
4. Surat Tanda terima harta kekayaan dari KPK
5. Tanda bukti tidak mempunyai tungakan pajak
6. Surat pengajuan pengunduran diri
7. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri
8. Surat keterangan dari pimpinan bahwa permohonan pengunduran diri sedang di proses
9. Surat keterangan sedang tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga  

Berdasarkan catatan tersebut yang diungkap oleh Bawaslu Lampung, maka akhirnya pasangan calon beruapaya untuk mensiasati syarat yang belum diserahkan ke KPU karena sedang dalam proses memberikan Surat pernaytaan yang dibuat atas nama paslon dan ditandatangani. Namun KPU sebagai penyelenggara dengan legowo menerima surat pernyataan tersebut dengan melihat dan memperhatikan ketentuan di aplikasi SILON, KPU melakukan chek list dan Chek list merupakan tanda syarat terpenuhi.  

Dengan demikian sebagai pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Lampung merasa keberatan hingga akhirnya berdebat panjang dengan KPU. Bawaslu keberatan atas sikap KPU yang menganggap ada syarat tertentu, padahal dokumne syarat dimaksud belum terpenuhi atau tidak ada dan Bawaslu merasa keberatan jika dokumen syarat tertentu untuk sementara diganti dengan surat pernyataan yang ditulis oleh masing-masing paslon.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Lampung akhirnya memberikan surat rekomendasi kepada KPU untuk menyatakan syarat yang tidak ada harus dinyatakan tidak ada demikian juga sebaliknya.  

“kita tentu tidak mau sembarangan, semua tentu harus sesuai dengan ketentuan berlaku, sesuai dengan tugas bahwa proses pemilihan harus berjalan diatas atuaran” Lanjut Ketua Bawaslu Lampung.  

Senada dikatakan oleh Anggota Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, S.H., M.H bahwa Bawaslu ingin melakukan yang terbaik terkait Pilkada 2018, hal ini dinilai menjadi cerminan bagi semua daerah dan manjadi ukuran untuk malksanakan Pemilu 2019 nanti.  

“semua tentu hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, namun inilah tugas kita sebagai pengawas, ya mengawasi dan meneliti betul apa-apa yang menjadi ketentuan, terlibih dalam kaitannya dengan persyaratan yang memang harus hati-hati. Dalam hal ini KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik, KPU melayani, ‘Bawaslu mengawasi’, hal ini sudah menjadi tugas kita semua untuk menciptakan pilkada mendatang bersih dari kecurangan” tegas Iskardo.  

Bawaslu Lampung juga sangat berhati-hati dalm mempedomani surat edaran Komisi Pemilihan Umum No. 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018. Semua tentunya dilakukan berdasarkan pedoman dan tidak terlepas dari undang-undang berlaku.    

Anggota Bawaslu Lampung koordinator SDMO Adek Asy’Ari, S.IP juga menerangkan bahwa dalam proses pendaftran pasangan calon menjadi tolak ukur dalam malaksanakan Pemilihan. Inilah proses awal hingga nanti pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal ini tentunya tugas kita mengawasi dengan cermat, cepat dan tepat, sehingga apa yang manjadi ketentuan harus jalani dengan kebenaran.  

“setiap proses harus kita teliti secara jeli, tidak boleh selip, tidak boleh lengah. Pendaftaran paslon juga menjadi bagian besar pengawasan untuk menetukan calon yang benar-benar masuk dan sah menurut ketentuan” terang Adek.  

Selanjutnya pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon tidak terdapat perdebatan dengan KPU, malainkan suasana dingin, hal ini secara langsung dokumen yang diserahkan kepada KPU dan Bawaslu dinyatakan Lengkap.  

Setelah dokumen pendaftaran paslon terpenuhi dan semua dinyatakan lengkap, maka bakal pasangan calon ini diwajibkan untuk mengikuti serangkain ketentuan seperti Pemeriksaan Kesehatan meliputi pemeriksaan fisik/jasmani  dan pemeriksaan Psikiater/Jiwa yang akan dilakukan  pada tanggal 11 s.d 13 Januari 2018.  

#salamawas
Penulis/Foto: Ricky