BAWASLU, KPU, KAPOLDA DAN KAJATI HADIRI RAKOR SENTRA GAKKUMDU

 07/12/2017  04:12 WIB - Berita Terkini    29
Post

Bawaslu_Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati di Provinsi Lampung Tahun 2018 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (5-7/12/2017).

Hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu RI Abhan, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suroso Hadi Siswoyo, Kajati Lampung Syafrudin dan  Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. Tanda dimulainya Rakor tersebut diawali dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Ketua Bawaslu RI yang didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P. Panggar, Adek Asy’Ari dan Kepala Sekretariat Bawaslu Lampung E. Dwi Mulyono.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu secara langsung mengingatkan tentang komitmen kita bersama agar bisa menangani pelanggaran Pilkada secara cepat dan tepat bahkan diupayakan dapat dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu, penting untuk sebuah penyamaan persepsi dan pandangan antara penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU serta Kepolisian dan Kejaksaan, karena waktu penanganan pelanggaran itu sangat terbatas dan memerlukan kejelian serta ketelitian yang akurat.

“Bawaslu dan Panwaslu, hanya memiliki waktu tiga hari dan ditambah dua hari perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran. Sedangkan Polisi memiliki waktu 14 hari dan ditambah tiga hari perbaikan dan Jaksa hanya dibatasi lima hari. Untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Bila ada dugaan pelanggaran, segera melaporkan dan melampirkan bukti-bukti laporannya ke Perngawas Pemilu terdekat," ujar Abhan.
 

Senada disampaikan oleh Kapolda Lampung Suroso Hadi Siswoyo bahwa sudah sepatutnya kita meningkatkan kerjasama dalam meminimalisir pelanggaran Pilkada khususnya di Lampung, Kepolisian siap membantu pengamanan Pilkada 2018. Selain itu meneruskan sambutan Ketua Bawaslu RI bahwa menurutnya, temuan ataupun laporan dari masyarakat berpotensi kedaluwarsa, seperti yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sudah ditentukan tenggal dan waktunya tujuh hari sejak ditemukan atau diketahui dugaan pelanggarannya.  

"Kalau misalkan temuan itu terindikasi kedaluwarsa berada  ditangan Bawaslu/Panwaslu, maka Bawaslu/Panwaslu tersebut bisa dikenakan pelanggaran kode etik. Maka dari itu, temuan pelanggaran harus ditindaklanjuti secapatnya dengan mengedepankan kaidah-kaidah Undang-Undang," tegas Suroso yang belum lama ini menjabat Kapolda Lampung.


Selanjutnya Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa kita akan bekerja Profesional dan penuh tanggaung jawab bersama dengan kepolisian dan kejaksaan serta KPU tentunya dalam menangani pelanggaran secara transparan, cepat dan tepat aturan. Untuk itu kita perlu pertegas lagi penyamaan persepsi dan komitmen dengan diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat terwujud Pilkada bersih dan demokratis.

“kerjasama yang baik, soliditas tim tentunya akan mendorong kita semua dalam melakukan penanganan pelanggaran Pilkada kedepan, kita tentu berharap tidak ada pelanggaran, namun tetap harus bersiap kapanpun dan dimanapun untuk selalu melakukan kerja-kerja pengawasan secara intensif dengan melibatkan semua pihak khususunya Sentra Gakkumdu” ujar Khoir sapaan Ketua Bawaslu Lampung.
 

Sementara dikesempatan yang sama Kepala Kejati Lampung Syafrudin menegaskan dukungan dan penyamaan persepsi serta komitmennya untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran Pilkada di Lampung dengan cepat, tegas dan tuntas. Di Sentra Gakkumdu ini, jelas bahwa Jaksa akan melakukan pengawalan dan mendampingi Pengawas Pemilu  sejak penerimaan laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pilkada hingga tuntas. Meskipun  tanggal dan waktu dalam penyelesaian pelanggaran Pilkada sangat terbatas, kita perlu lakukan penguatan antar Gakkumdu bersama Pengawas Pemilu.  Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antar stakeholders agar dugaan tindak pidana Pilkada bisa diselesaikan dengan cepat.

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Rakor berlangsung hikmat dari tanggal 5 hingga 7 Desember 2017. Sebelumnya Bawaslu Lampung juga sudah melakukan koordinasi dengan dengan lembaga terkait guna melihat persiapan dan kesiapan menghadapi Pilkada 2018 di Provinsi Lampung. Pilkada tersebut akan di gelar pada 27 Juni 2018 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara dan Pilkada Kabupaten Tanggamus.  

#SALAMAWAS  
“Jamo Rakyat Awasi Pemilu, Jamo Bawaslu Tegakken Keadilan Pemilu”. 


Shared on :

PRESS RELEASE POPULER

Undangan Pelantikan Panwas Kab/kota

Sehubungan akan dilaksanakan pelantikan Panwas Kabupaten/kotan ...

16/04/2015 09:03 WIB

Pengumuman Hasil Uji Panitia Pengawas Kab Pesisir Barat

PENGUMUMAN HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
KABUPATEN ...

13/04/2015 05:36 WIB

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA

TIM SELEKSI PANWASLU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI...

10/06/2017 12:55 WIB

VISITOR

Counter Visitor Sederhana
Informasi Pengunjung :
54.221.73.186 (IP Anda)

Hari Ini :
Total :